KESETARAAN

Peran pendidikan Kesetaraan yang meliputi program Paket A, B, dan C sangat strategis dalam rangka pemberian bekal pengetahuan dan program penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

PERANAN PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET B DALAM MENUNTASKAN WAJIB BELAJAR (WAJAR) 9 TAHUN DI KOTA MEDAN
Oleh: Falmersius L.Gaol, S.Sos *

Peran pendidikan Kesetaraan yang meliputi program Paket A, B, dan C sangat strategis dalam rangka pemberian bekal pengetahuan dan program penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Penyelenggaraan program ini terutama ditujukan bagi masyarakat putus sekolah karena keterbatasan ekonomi, masyarakat yang bertempat tinggal di daerah-daerah khusus, seperti daerah perbatasan, daerah bencana, dan daerah yang terisolir yang belum memiliki fasilitas pendidikan yang memadai bahkan juga bagi TKI di luar negeri dan calon TKI.

Memahami nilai dan manfaat program pendidikan kesetaraan bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat menjadi salah satu faktor utama yang mendorong masyarakat untuk berpartisipasi pada program yang diselenggarakan dengan antusias.

Untuk skala nasional, penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan dimaksudkan sebagai upaya untuk mendukung dan mensukseskan program pendidikan wajib belajar 9 tahun yang merupakan penjabaran dari rencana strategis Departemen Pendidikan nasional yang meliputi perluasan akses, pemerataan, dan peningkatan mutu pendidikan.


Untuk mengetahui peranan pendidikan kesetaraan Paket B dalam rangka program wajib belajar, perlu diadakan penelitian dengan judul “Peranan Pendidikan Kesetaraan Paket B dalam menuntaskan Wajib Belajar (Wajar) 9 tahun di Kota Medan”. A.Pelaksanaan

Penelitian dilaksanakan selama 6 bulan, yang  dimulai pada bulan Juni – Desember 2007. Tempat penelitian dilakukan di kota Medan pada Lokasi yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan data dan kesesuaian dengan tujuan penelitian. Lokasi Penelitian Peranan Pendidikan Kesetaraan Paket B untuk menuntaskan Wajar 9 tahun di Kota Medan, antara lain Dinas pendidikan Sumatera Utara, Dinas Pendidikan kota medan, Kantor Cabang Dinas kecamatan.

Teknik pemilihan sampel dari Populasi dilakukan dengan teknik sampling kuota. Sampling Kuota ialah teknik penentuan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah (jatah) yang dikehendaki atau pengambilan sampel yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu dari peneliti. Adapun populasi dari penelitian ini adalah lembaga-lembaga seperti Dinas Pendidikan Sumatera Utara, Dinas Pendidikan Kota Medan, dan Sanggar Kegiatan Belajar Kota (SKB)  Medan.

Dan sampel penelitian antara lain Kasubdis Pendidikan luar sekolah Sumatera Utara dan Staff, Kasubdis Pendidikan luar sekolah Kota Medan dan Staf. Untuk memperkuat data dan kualitas penelitian, maka sumber data juga berasal dari unsur Pelaksana pendidikan luar sekolah seperti Penilik, penyelenggara Kejar Paket B, Tutor, dan Peserta didik, dengan total 30 Orang.
Untuk mendukung terpenuhinya kualitas dan kuantitas data yang memadai, maka penelitian ini menggunakan Teknik Dokumentasi (Mencari data berupa catatan, Transkrip, buku, surat kabar, Majalah, Prasasti, Notulen, dll). Sedangkan Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif exploratif. Penelitian Deskriptif adalah penelitian untuk mengungkapkan dan menggambarkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa yang bersifat untuk mengungkapkan fakta (fact finding). Sedangkan penelitian exploratif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk menemukan masalah-masalah baru yang ditemukan dan selanjutnya dibahas dan diselidiki secara cermat melalui kegiatan penelitian lanjutan. ( Nawawi, 1995)
Teknik analisa yang digunakan adalah analisis deskriptif persentase. Data-data yang telah diperoleh kemudian dijumlahkan, dibandingkan dengan jumlah yang diharapkan dan diperoleh persentase. Pencarian persentase dimaksudkan untuk mengetahui status sesuatu yang dipersentasekan dan disajikan tetap berupa persentase. Teknik penggunaan data kualitatif dan kuantitatif sekaligus ini dikenal dengan teknik deskriptif kualitatif dengan persentase.
B. Kesimpulan

1. Peranan program pendidikan kesetaraan paket B dalam mendukung penuntasan wajib belajar Pendidikan dasar 9 tahun, semakin mendapat perhatian dari pemerintah dan masyarakat, hal itu terlihat dari ditetapkan UU SISDIKNAS No. 20 tahun 2003. Jumlah dan tingkat partisipasi masyarakat umum untuk menyelenggarakan serta mengikuti jalur pendidikan Kesetaraan mengalami peningkatan yang sangat signifikan, hal itu terlihat dari bertambahnya jumlah peserta didik pada  kelompok belajar dan jumlah peserta Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK). Pembentukan berbagai satuan pendidikan nonformal, seperti PKBM, memberi indikasi semakin besarnya perhatian masyarakat kepada PNF.
2. Peranan Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket B dalam Upaya Mendukung Wajar Dikdas 9 tahun di Kota Medan, tertinggi terjadi pada tahun 2006 dengan jumlah lulusan 2204 orang yang berarti 5,97 % dari  peserta pendidikan formal sebanyak 36.884 orang, disusul tahun 2003 lulusan UNPK Paket B sebanyak 227 orang.
3. Rata-rata persentase peranan dan kontribusi Lulusan Paket B di Kota Medan (1997-2007), baru sekitar 1.06 % atau masih dibawah rata-rata persentase nasional yakni 3 %.
Pada studi Dokumentasi terhadap penyelenggaraan pendidikan kesetaraan dan pelaksanaan UNPK paket B Selama kurun waktu 10 tahun (1997-2007), jumlah lulusan UNPK Paket B adalah sebanyak  4191 Orang, jika dibandingkan terhadap jumlah peserta pelajar kelas 3 SLTP (formal) yang berjumlah 394.627. maka kontribusi peranan pendidikan kesetaraan Paket B dalam mendukung penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun adalah sebesar 1,06 %.
C. Saran

Diperlukan Sosialisasi yang yang baik dari segenap pemangku kepentingan beserta insan PLS  kepada seluruh lapisan masyarakat, agar pendidikan kesetaraan dan pelaksanaan UNPK paket B semakin baik.
Pemerintah Kota Medan, melalui Subdis PLS perlu lebih memberi perhatian terhadap kualitas dan kuantitas pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan di kota Medan, baik dalam bentuk perhatian bantuan dana BOP, maupun pendampingan Program-program PLS di lapangan. Kualitas pelaksanaan ujian nasional paket B juga perlu diperhatikan, agar mutu lulusannya semakin lebih baik sehingga benar-benar setara dengan jalur pendidikan formal, dengan demikian di masa depan diharapkan kualitas manusia Indonesia semakin lebih baik demi tercapainya tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur.
* Pamong Belajar BP-PNFI Regional I Medan